Pada akhir abad ke-19 sistem pendidikan
yang berkembang di Indonesia semakin banyak. Sistem pendidikan ada yang diselenggarakan
oleh kelompok keagamaan dan oleh pemerinta Kolonial Belanda. Sistem pendidikan
yang diselenggarakan oleh kelompok keagamaan lebih menitikberatkan pada
pendidikan agama, seperti agama Islam.
Perkembangan Pendidikan di Indonesia
Akhir abad ke-19
sistem pendidikan yang berkembang di Indonesia semakin banyak, oleh:
- Kelompok
keagamaan
•
Agama Islam melalui pesantren
•
Agama yang lain sesuai penanaman agama
masing-masing
- Pemerintah
kolonial Belanda
•
Memiliki kurikulum yang jelas
•
Untuk memenuhi tenaga kerja yang bisa
baca tulis
Sejak dilaksanakannya Politik Etis,
pemerintah Belanda kemudian banyak mendirikan sekolah dan berjejang mulai dari
sekolah yang setingkat SD sampai pendidikan tinggi. Kemudian yang dimaksud
dengan pendidikan kolonial adalah pendidikan yang diorganisasi oleh pemerintah
kolonial.Penyelenggaraan pendidikan itu seiring dengan kepentingan pemerintah
itu sendiri, berupa kebutuhan akan pegawai terdidik dan terampil, baik di
kantor pemerintah atau perkebunan. Karena kepentingan tersebut, pada mulanya
pendidikan tidak merata untuk semua orang.
Sekolah
yang didirikan Belanda, a.l. :
1. Kwekkschool (sekolah guru) untuk mencetak
tenaga guru asli bumi putera
2. Hoofdenschool (sekolah pangreh praja) untuk
memenuhi tenaga kerja sebagai pegawai di pemerintah Belanda
3. Hollandsch Inlandsche School (sekolah
rendah untuk anak bumi putera) agar anak-anak bumi putera tidak buta huruf
4. Kebijakan
Pemerintah Kolonial Belanda
Pelaksanaan pendidikan bagi bangsa
Indonesia yang diselenggarakan pemerintah kolonial Belanda mempunyai ciri –
ciri sebagai berikut.
1. Penerapan prinsip gradualisme (berangsur –
angsur, lambat dan bertahap dalam penyediaan pendidikan bagi anak – anak
Indonesia.
2. Dijalakannya sistem dualisme dalam
pendidikan yang membedakan pendidikan bagi anak Belanda dan pendidikan bagi
bumi putera.
3. Pendidikan dilaksanakan dengan tujuan
terbatas, yaitu untuk menghasilkan pegawai administrasi.
4. Tidak adanya perencanaan pendidikan yang
sitematis untuk pendidikan bagi anak.
0 komentar:
Posting Komentar